Energi Kebahagiaan

Sidang Paripurna DPRD Langkat Di Tunda, Peserta Sidang Pilih Tak Hadir

Foto : Sepinya Ruang sidang paripurna DPR Langkat

Langkat (30/10), Sidang Paripurna DPRD Langkat yang berlangsung hari ini resmi ditunda. Pasalnya sebanyak 27 anggota DPRD Langkat sepakat tidak hadir dan membuat sidang menjadi tidak qorum. Sidang paripurna yang semestinya berlangsung hari ini dengan agenda pengesahan anggaran RAPBD tahun 2021 dan pokok-pokok pikiran dari hasil reses ke-III anggota DPRD Langkat resmi ditunda, hal ini dipicu oleh banyaknya dari pokok-pokok pikiran hasil reses anggota DPRD Langkat yang tidak masuk dalam RAPBD tahun 2021.  

Ketua Fraksi Keadilan Persatuan dan Pembangunan (F-KPK) DPRD Langkat Fatimah, S.SI menjelaskan ketidak harmonisan hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif menjadi faktor ditundanya sidang paripurna ini.

"Kami terus meminta kepada Bupati Langkat untuk terus mengakomodir kepenting masyarakat jika tidak di akomodir berarti itu menandakan tidak adanya harmonisasi antara  lembaga eksekutif dan legislatif pada prinsipnya pembagunan itu berjalan kalau ada harmonisasi, jika salah satu tidak mendukung itu tidak bisa terlaksana. Kami akan terus mengkaji kenapa kepentingan masyarakat tidak terakomodir pokir-pokir yang sudah kami masukkan kenapa tidak masuk dalam pembahasan RAPBD". Jelasnya.

Fatimah, S.SI juga menambahkan pihak eksekutif tidak menjalankan asas keadilan untuk mengakomodir usulan dari hasil reses anggota DPRD Langkat.

"Dari hasil reses kami tampung semua aspirasi masyarakat termasuk pembagunan dan lainnya, ketika pembahasan dibadan anggaran banyak sekali usulan kami yang tidak masuk salah satu contoh dari Fraksi KPK yang terdiri dari 8 orang hanya 1 orang yang terakomordir demikian dengan fraksi-fraksi lain, ketika hal ini tidak terlaksana berarti kami tidak menjalankan tugas kami dan kami melanggar sumpah jabatan untuk menjadi pelayan masyarakat. Ketika kami melakukan  reses banyak sekali harapan masyarakat terhadap wakil rakyatnya. Terlebih lagi Bupati Langkat juga kurang memperhatikan nasib guru guru honor yang usianya 35 tahun keatas yang meminta surat dukungan dari Bupati Langkat untuk disampaikan kepada Presiden meminta agar pemerintah memasukan guru-guru honor menjadi PNS tanpa testing. Hal hasil ketika kami reses seperti tidak ada gunanya". Tambahnya.

Terahir Fatimah S,SI juga berharap agar hubungan antar lembaga dapat berjalan harmonis.

"Tugas kita untuk membangun Langkat menjadi lebih baik harusnya hubungan antar lembaga eksekutif dan legislatif terjalin erat sehingga semua masalah di kabupaten Langkat ini dapat kita selesaikan bersama-sama". Tutupnya

Posting Komentar

0 Komentar