Energi Kebahagiaan

Ketua BKD DPRD Langkat Angkat Bicara Tentang Kasus yang menjerat salah satu Anggota DPRD Langkat




Terkait kasus yang menimpa salah satu anggota DPRD Kabupaten Langkat Sisanol Fahmi, yang didakwa terlibat kasus penggelapan mobil akhirnya ketua BKD DPRD Langkat angkat bicara, beliau menjelaskan tentang status dari salah satu anggota DPRD Langkat tersebut.

"Sebelum Sisanol Fahmi di bawak ke Mapolres Sibolga saya sudah mengkonfirmasi keterlibat beliau dalam kasus penggelapan mobil. Dalam kasus ini beliau hanya sebagai perantara saja dan kejadiannya tahun 2017 jauh sebelum menjadi anggota DPRD". Ujarnya

Aidir Syahputra, S.HI, selaku Ketua BKD DPRD Langkat sudah melakukan komunikasi langsung dengan ketua PAN Antoni Ginting agar diinternal partai saja membicarakan dan penyelesaiannya karena kejadian tersebut bukan saat menjadi anggota DPRD Langkat tetapi jauh sebelum menjadi anggota DPRD Langkat.

Aidir Syahputra juga menanggapi tentang isu hari ini yang beredar tidak berperannya BKD dalam menyelesaikan kasus ini.

"Saya sudah melakukan komunikasi dengan semua pihak terkait kasus ini, kita sudah melakukan tindakan mengenai kasus ini, dan tidak gegabah dalam memutuskan langkah apa yang harus di ambil dan kasus yang menimpa Sisanol Fahmi jauh sebelum beliau menjadi anggota DPRD Langkat. Adapun pihak hari ini yang terus mengkritisi BKD dalam menyelesaikan kasus ini, mereka tidak pernah melakukan komunikasi dengan BKD, bahkan bertanya tentang kasus ini saja tidak pernah kok tiba-tiba mengeluarkan statement BKD lambat dalam menanganin kasus ini. Alangkah baiknya jika mengeluarkan statement bertabayun langsung sama yang bersangkutan, bersikap dewasa dalam menyikapi setiap persoalan". Ujarnya. 

Sebelumnya, Sisanol Fahmi dalam kasusnya divonis 2 bulan penjara dan saat ini sudah kembali bekerja sebagai anggota DPRD Langkat.

"Dalam tata tertib DPRD Kabupaten Langkat bagian ke-3 tentang pemberhentian anggota DPRD Pasal 132 anggota DPRD di berhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yg di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun". Jelasnya.

Posting Komentar

0 Komentar